Siang tadi seluruh panitia pengawas Pemilu Kab. Yahukimo tengah mendatangi kantor Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait dana pemilu yang sangat minim/tidak memenuhi porsi untuk Wilayah Papua. (Jumat, 12 April 2019)
Dalam demontrasi damai siang tadi Yotam Balingga (Korlap) meminta penjelasan langsung kepada Ketua Bawaslu, mengenai keberangkatan Tim Pengawas untuk mengamankan jalannya Pemilihan tanggal 17 besok? Serta siapa yang akan menanggung biaya perjalanan PP dalam Pengawasan Jalannya Pemiluh besok?
Terkait 2 pertanyaan itu namun satu yang sangat membingungkan kami hingga saat ini adalah mengapa dana Pemilu Serentak Tahun 2019 yang di ambil dari dana APBN porsinya disamakn untuk wilayah jawa dan Papua ?, sedangkan kami di Papua semua transportasi hampir sebagian besar menggunakan transportasi udara ? tambahan Andreas Suhuniap (Panitia Pengawas Pemilu)
Dalam menanggapi hal tersebut, Sipius Mirin (ketua bawaslu) menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi kepada Panitia Pengawas Pemilu yang peduli dengan kelancaran jalannya pemilihan ini, sehingga seluruh panitia pengawas pemilu boleh datang siang ini merupakan hal yang tepat/tidak salah. Mengapa demikian...? karena dana untuk pemilihan serentak tahun 2019 ini tidak dianggarkan oleh Bawaslu Daerah/Provinsi tetapi langsung dianggarkan dari Pusat ke Provinsi dan Kabupaten sehingga kita (bawaslu Kab) diarahkan oleh Provinsi, menyangkut dana. Karena siapa yang membuat laporan maka dana pembiayaan penyelenggaraan Pemilu akan keluar dan begitu sebaliknya.
Selain itu, beliau juga mengatakan ini merupakan kegiatan nasional, sehingga mulai dari Pusat, Provinsi hingga Daerah menggunakan dana yang bersumber dari APBN, termasuk 29 Kabupaten untuk Provinsi Papua tidak menggunakan dana APBD, jika ada anggaran yang digunakan dari dana APBD itu merupakan kebijakan daerah tersebut tergantung Kepala Daerah, Wakil dan Sekda karena kami Bawaslu sendiri tidak tau harus ambil uang APBD ini dari mana?, ujarnya.
Dana APBN yang disalurkan memang sudah jelas dan sudah masuk ke rekening kami sehingga mengenai hak/honor bawaslu sudah di bayar kemarin.
Menyangkut Keputusan mengenai pembagian volume dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pemilu saya tidak bisa menjawab/mengambil keputusan sewena-wena karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda sehingga kami akan menunggu bendahara untuk menyampaikan secara langsung hal itu.
Selain itu Semuel Wetapo (komisioner bawaslu) juga menegaskan di sela-sela orasi tersebut bahwa kami sangat tidak mengapresiasi apabila yang melakukan demonstrasi melakukan pemalangan kantor/tindakan anarkis lainnya karena ini merupakan rumah kami bersama sehingga pendemo (panitia pengawas pemilu) tidak boleh terprofokasi oleh oknum ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aksi brutal dalam hal pemalangan kantor. Ujarnya.
Samuel juga menambahkan apabila pemilihan tahun ini dilakukan hal yang sama dengan tahun-tahun yang sudah-sudah tentu para pendemonstrasi tidak akan datang memadai tempat ini untuk menyampaikan keluahan-keluahan, karena kendala saat ini yang kami lihat hanya terdapat pada penyiapan dana APBN yang tidak dibeda-bedakan porsi/ volumenya saja tetapi pembagian dana pemilu disamakn untuk wilayah jawa dan papua, ini merupakan keputusan yang salah, namun jika pemerintah Kabupaten mau menghibahkan dana APBD untuk kegiatan pemilu serentak ini, dijamin akan sangat meringankan beban yang sedang kami kawatirkan saat ini. Apabila kami menoleh kebelakang dan mengambil hikmahnya, saya kira tidak ada salahnya kami mencontohi pada saat PILGUB tahun kemarin yang berjalan dengan baik, sudah pasti pemilihan tahun ini pun akan berjalan sesuai dengan yang kami harapkan.
Sipius Mirin (ketua bawaslu) kabupaten juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi kepada Panita Pengawas Pemilu untuk biar berangkat saja dulu karena setelah balik pasti akan ada dananya, karena sesuai dengan penyampaian Pimpinan Provinsi sehingga di beberapa daerahpun tengah melakukan hal itu. Mirin juga meminta seggahan waktu untuk kami membangun komunikasi dengan bendahara agar kami mendapatkan solusi yang kami harapkan bersama.
Sipius Mirin (ketua bawaslu Kab. Yahukimo) menyampaikan hingga saat ini menyangkut dana hiba dari Pemerintah Kab. Yahukima tidak ada sama sekali untuk mendukung Pemilu tahun 2019 ini sehingga membuat kami terkendala mengenai transportasi yang hanya bisa di tempuh melalu transportasi udara saja, berbeda dengan daerah-daerah di tanah jawa yang semuanya bisa dijangkau melalui jalan darat. Ini merupakan kendala bagi kami semua, oleh sebab itu Pemerintah Pusat perlu melihat hal ini secara jelih/bila perlu datang ke papua dan lihat langsung medan di Papua bukan menyamakan situasi di jawa dan di papua. Tegasnya
Setelah mendengarkan penjelasan terkait dana dan biaya keberangkatan pandis tadi membuat panitia pengawas pemilu tahun 2019 menyatakan sikap tegas mereka bahwa kami “Panitia Pengawas Pemilu Kab. Yahukimo Tahun 2019) tidak akan mengikuti setiap pertemuan-demi pertemuan yang dilakukan oleh Bawaslu.
_________summithuntsmanpapua***
( Saat Demo damai di kantor bawaslu yahukimo)
Dalam demontrasi damai siang tadi Yotam Balingga (Korlap) meminta penjelasan langsung kepada Ketua Bawaslu, mengenai keberangkatan Tim Pengawas untuk mengamankan jalannya Pemilihan tanggal 17 besok? Serta siapa yang akan menanggung biaya perjalanan PP dalam Pengawasan Jalannya Pemiluh besok?
Terkait 2 pertanyaan itu namun satu yang sangat membingungkan kami hingga saat ini adalah mengapa dana Pemilu Serentak Tahun 2019 yang di ambil dari dana APBN porsinya disamakn untuk wilayah jawa dan Papua ?, sedangkan kami di Papua semua transportasi hampir sebagian besar menggunakan transportasi udara ? tambahan Andreas Suhuniap (Panitia Pengawas Pemilu)
Dalam menanggapi hal tersebut, Sipius Mirin (ketua bawaslu) menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi kepada Panitia Pengawas Pemilu yang peduli dengan kelancaran jalannya pemilihan ini, sehingga seluruh panitia pengawas pemilu boleh datang siang ini merupakan hal yang tepat/tidak salah. Mengapa demikian...? karena dana untuk pemilihan serentak tahun 2019 ini tidak dianggarkan oleh Bawaslu Daerah/Provinsi tetapi langsung dianggarkan dari Pusat ke Provinsi dan Kabupaten sehingga kita (bawaslu Kab) diarahkan oleh Provinsi, menyangkut dana. Karena siapa yang membuat laporan maka dana pembiayaan penyelenggaraan Pemilu akan keluar dan begitu sebaliknya.
Selain itu, beliau juga mengatakan ini merupakan kegiatan nasional, sehingga mulai dari Pusat, Provinsi hingga Daerah menggunakan dana yang bersumber dari APBN, termasuk 29 Kabupaten untuk Provinsi Papua tidak menggunakan dana APBD, jika ada anggaran yang digunakan dari dana APBD itu merupakan kebijakan daerah tersebut tergantung Kepala Daerah, Wakil dan Sekda karena kami Bawaslu sendiri tidak tau harus ambil uang APBD ini dari mana?, ujarnya.
Dana APBN yang disalurkan memang sudah jelas dan sudah masuk ke rekening kami sehingga mengenai hak/honor bawaslu sudah di bayar kemarin.
Menyangkut Keputusan mengenai pembagian volume dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pemilu saya tidak bisa menjawab/mengambil keputusan sewena-wena karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda sehingga kami akan menunggu bendahara untuk menyampaikan secara langsung hal itu.
Selain itu Semuel Wetapo (komisioner bawaslu) juga menegaskan di sela-sela orasi tersebut bahwa kami sangat tidak mengapresiasi apabila yang melakukan demonstrasi melakukan pemalangan kantor/tindakan anarkis lainnya karena ini merupakan rumah kami bersama sehingga pendemo (panitia pengawas pemilu) tidak boleh terprofokasi oleh oknum ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aksi brutal dalam hal pemalangan kantor. Ujarnya.
Samuel juga menambahkan apabila pemilihan tahun ini dilakukan hal yang sama dengan tahun-tahun yang sudah-sudah tentu para pendemonstrasi tidak akan datang memadai tempat ini untuk menyampaikan keluahan-keluahan, karena kendala saat ini yang kami lihat hanya terdapat pada penyiapan dana APBN yang tidak dibeda-bedakan porsi/ volumenya saja tetapi pembagian dana pemilu disamakn untuk wilayah jawa dan papua, ini merupakan keputusan yang salah, namun jika pemerintah Kabupaten mau menghibahkan dana APBD untuk kegiatan pemilu serentak ini, dijamin akan sangat meringankan beban yang sedang kami kawatirkan saat ini. Apabila kami menoleh kebelakang dan mengambil hikmahnya, saya kira tidak ada salahnya kami mencontohi pada saat PILGUB tahun kemarin yang berjalan dengan baik, sudah pasti pemilihan tahun ini pun akan berjalan sesuai dengan yang kami harapkan.
Sipius Mirin (ketua bawaslu) kabupaten juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi kepada Panita Pengawas Pemilu untuk biar berangkat saja dulu karena setelah balik pasti akan ada dananya, karena sesuai dengan penyampaian Pimpinan Provinsi sehingga di beberapa daerahpun tengah melakukan hal itu. Mirin juga meminta seggahan waktu untuk kami membangun komunikasi dengan bendahara agar kami mendapatkan solusi yang kami harapkan bersama.
Sipius Mirin (ketua bawaslu Kab. Yahukimo) menyampaikan hingga saat ini menyangkut dana hiba dari Pemerintah Kab. Yahukima tidak ada sama sekali untuk mendukung Pemilu tahun 2019 ini sehingga membuat kami terkendala mengenai transportasi yang hanya bisa di tempuh melalu transportasi udara saja, berbeda dengan daerah-daerah di tanah jawa yang semuanya bisa dijangkau melalui jalan darat. Ini merupakan kendala bagi kami semua, oleh sebab itu Pemerintah Pusat perlu melihat hal ini secara jelih/bila perlu datang ke papua dan lihat langsung medan di Papua bukan menyamakan situasi di jawa dan di papua. Tegasnya
Setelah mendengarkan penjelasan terkait dana dan biaya keberangkatan pandis tadi membuat panitia pengawas pemilu tahun 2019 menyatakan sikap tegas mereka bahwa kami “Panitia Pengawas Pemilu Kab. Yahukimo Tahun 2019) tidak akan mengikuti setiap pertemuan-demi pertemuan yang dilakukan oleh Bawaslu.
_________summithuntsmanpapua***
Tidak ada komentar:
Write komentar